Jakarta – Kaukus Muda Indonesia (KMI) menggelar Diskusi Publik ‘Membangun UMKM Tangguh dengan Memperkuat Platform Digital’ di Restoran Handayani Prima Jl. Matraman Raya 45, Jakarta Pusat. Kegiatan ini sebagais satu dan satu sektor tulang punggung utama dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional, pemberdayaan sektor UMKM (Usaha Mekro dan Kecil Menengah).
Dimana UMKM diharapkan perlu didorong kembali agar terus tumbuh dan berkembang dalam situasi pandemi yang tak kunjung berakhir. Untuk itu sektor UMKM harus tetap survive dan menjadi andalan utama penyokong pertumbuhan ekonomi negara.
Budi Mustopo Kepala Biro Komunikasi, Teknologi, dan Informasi Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) RI mengatakan, dalam rangka mendukung transformasi digitalisasi UMKM di Indonesia, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kewirausahaan nasional.
Katanya, keberadaan pemuda sebagai generasi penerus, memiliki peranan penting untuk menuju Indonesia Emas di 2045. Dimana pembangunan ekonomi berkelanjutan harus dilandasi semangat dan prioritas di tahun 2022 ini.
“Anak muda harus didorong untuk menjadi enterpreneur-enterpreneur muda berbasis teknologi dan informasi. Pemerintah menargetkan tahun 2024 tercipta 30 juta UMKM digital. Namun demikian, berbagai tantangan harus segera diatasi seperti belum siapnya SDM di UMKM, kurangnya pengetahuan digitalisasi, infrastruktur telekomunikasi yang tidak layak dan lainnya,” ujar Budi Mustopo.
Kata Budi sapaan akrabnya, melalui Perpres Nomor 2 tahun 2022, pemerintah memberikan berbagai kemudahan seperti kemudahan untuk mendapatkan insentif, perizinan, akses bahan baku, riset, pelatihan, pendampingan dan lainnya. Menurutnya, kemudahan ini diberikan mengingat kondisi UMKM di Indonesia telah banyak memberikan kontribusi yang signifikan diantaranya penyediaan lapangan kerja sebesar 9,9 persen, kontribusi terhadap PDB 9,1 persen, ekspor 15,6 persen, dan jumlah koperasi yang tersebar sebanyak 127.124.
“Digitalisasi merupakan salah satu pondasi kuat dalam membantu UMKM untuk bertahan dimasa pandemi Covid-19. Digitalisasi berkontribusi dalam transaksi penjualan dan meningkatkan omset penjualan,” tandas Budi.
Perbankan Salurkan Kredit Ultra Mikro Usaha
Selanjutnya, Endri Kepala Departemen Divisi Pengembangan Bisnis Kecil dan Menengah Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjelaskan, BRI telah menyiapkan platform-platform digital untuk kemudahan para pelaku UMKM. Hal tersebut sebagai langkah konkret BRI dalam keikutsertaan membangun dan mensupport pelaku UMKM
“Kami ikut membangun dan mensupport pelaku UMKM karena BRI menganggap UMKM itu sangat penting. Sudah lebih dari 80,82 persen yang dibantu adalah UMKM,” ujarnya.
Kata Endri, BRI juga terus bergerak memberikan banyak layanan secara digital dan menyiapkan aplikasi kredit digital agar mempermudah layanan. Sehingga para marketing BRI bisa bekerja lebih efektif dan layanan administrasi menjadi simpel dan mudah.
“Ada banyak layanan digital di BRI agar mempermudah nasabah dalam menjalankan transaksinya. Terutama dalam melayani pelaku UMKM, bahkan bukan hanya layanan usaha mikro kecil menengah, tetapi BRI juga melayani layanan ultra mikro, seperti pelaku UMKM di pasar-pasar dan PKL,” tandas Endri.
Capaian Pemerintah di Bidang UMKM
Sementara itu Dr. Danang Sri Wibowo, Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Kelompok Substansi Bidang Pembiayaan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengatakan, pemerintah telah mendorong dan memberikan stimulus kepada UMKM di masa pandemi Covid-19. Termasuk dalam mendorong terciptanya platform digital secara menyeluruh bagi pelaku UMKM.
Pihaknya terus melakukan koordinasid sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Termasuk melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Kami juga terus melakukan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,” katanya.
Menurut Danang, berdasar data Kementerian Koperasi UKM, pelaku UMKM saat ini sudah mencapai 64,2 juta dan pada tahun 2020 telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 60,51% atau senilai Rp9.580 Triliun. Dimana mampu menyerap 96,92% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi.
“Pemerintah pada 2021 sudah menambah alokasi anggaran khusus bagi UMKM menjadi Rp96,21 Triliun. Dimana dengan rincian program berupa Subsidi Bunga, Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Umum Mitra, untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro, Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung, dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah,” jabarnya.
Kata Danang, tercatat sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021, total realisasi PEN Dukungan UMKM Tahun 2021 sebesar Rp64,35 Triliun dengan jumlah debitur/UMKM sebanyak 33,93 juta. Selain itu, terdapat pula dukungan tambahan berupa pembebasan rekening minimum, biaya beban, dan abonemen listrik yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM.
“Untuk Program Kartu Prakerja juga turut membantu para pelaku usaha maupun calon pelaku usaha untuk meningkatkan kompetensinya. Sesuai data Manajemen Pelaksana, salah satu pelatihan yang paling diminati adalah mengenai penjualan dan pemasaran,” ujarnya.
Smeentara itu, Kemenko Perekonomian juga akan mendorong peningkatan kualitas program Kartu Prakerja dan mengembangkan ekosistem Prakerja yang dalam aktualisasinya. Termasuk melibatkan pihak perbankan swasta dan perusahaan layanan keuangan digital sebagai mitra pembayaran.
“Mayoritas penerima Kartu Prakerja mengatakan bahwa pelatihan Kartu Prakerja telah mendorong kewirausahaan dan insentif Kartu Prakerja digunakan untuk modal usaha. Bahkan 17% penerima Kartu Prakerja yang pernah menganggur . Hal iniakhirnya aktif berwirausaha, yang mana menunjukkan bahwa Kartu Prakerja telah efektif meningkatkan keterampilan menjadi wirausaha,” pungkas Danang.
UMKM Harus Beralih ke Industri
Dari sisi Praktisi Ekonomi, Sharmila Yahya Ketua Umum Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Inkowapi) mengatakan, pelaku UMKM di Indonesia mayoritas bergerak diperdagangan. Padahal sudah seharusnya pelaku UMKM dan Koperasi bergerak didunia industri.
“Rata-rata mayoritas pelaku UMKM dan koperasi bergerak diperdagangan, kedepan pelaku UMKM kita harus tampil di dunia industri. Dimana menjadi produsen dan pengelola bahan mentah menjadi barang jadi dan layak jual,” tukas Sharmila sapaan akrabnya.
Selain itu katanya, pelaku UMKM dan koperasi juga harus bisa beradaptasi dan menggunakan fasilitas digital teknologi sebagai basis pengembangan usaha. Saat ini pertumbuhan usaha berbasis digital semakin pesat, hal ini tentu menjadi peluang dan tantangan untuk beralih meninggalkan sistem konvensional.
“Pelaku UMKM dan koperasi sebagai penggerak roda pertumbuhan harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Jika tidak akan kalah bersaing dan tertinggal kedepannya,” sarannya.
Saat ini kami (INKOWAPI) juga telah masuk dan hijrah ke managemen berbasis digital. Tujuannya agar lebih transparan, serta program berjalan lebih cepat dan dapat diakses oleh anggota, organisasi maupun pihak-pihak terkait lainnya,” tambah Sharmila.
Saat ini Inkowapi yang ia pimpin telah melatih lebih dari 3000 anggota untuk pengelolaan warung secara digital bekerja sama dengan SAHARA (Sahabat Usaha Rakyat). Dimana aplikasi SAHARA bisa meningkatkan pendapatan warung di jaringannya.
“Inkowapi saat ini sudah melatih dan membina warung tradisional yang dikelola oleh para perempuan di beberapa daerah. Diana jaringan warung tradisional kami kelola lebih maju menjadi warung digital,” tandas Sharmila.
UMKM Bergerak Secara Organik dan Sistem Kolektif
Selanjutnya, Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia mengatakan, UMKM dibagi terdiri tiga macam bentuk UMKM. Setiap bentuk katanya, memiliki sistem dan langkah geraknya masing-masing.
Pertama katanya, adalah UMKM Organik atau alamiah yang bergerak secara mandiri dan independen. UMKM Organik ini bergerak secara sistem kolektif kolegial antar persaudaraan, rekanan, mitra, keluarga, kerabat dan kepercayaan.
“UMKM Organik ini tidak membutuhkan bantuan pemerintah dan bank. Mereka bisa menyelesaikan problematikanya masing-masing dengan realitas yang ada di lapangan. Kalau dalam teori liberality-ny Mikhail A. Bakhunin tidak tergantung pada otoritas-otoritas yang ada dan bergerak secara alamiah, hal ini disebut Colletive Anarchism,” jelas Gus Din sapaan akrabnya.
Kedua katanya, adalah UMKM Stimulus yang bergerak karena adanya utang atau kredit dari perbankan dan pemodal. UMKM Stimulus ini memiliki resiko tinggi, karena jika gagal dalam planing bisnis atau karena sesuatu kejadian non teknis akan menyebabkan kegagalan.
“UMKM Stimulus akan terjebak hutang dan beban pengeluaran operasional meninggi karena menanggung cicilan hutang. Kalau gagal jaminan bisa disita, kalau berhasil akan ditambahkan modal utang lagi,” jelasnya
Seharusnya, kata Gus Din yang UMKM yang bisa mengutang adalah UMKM yang sudah berjalan lima tahun ke atas dan membutuhkan pelebaran usaha. Tapi lucunya, para start up malah dijejali hutang dan iming-iming bunga rendah yang menyebabkan terus terjebak hutang.
“UMKM Stimulus ini jarang yang berhasil, karena banyak praktek analisa kredit perbankan yang terlalu longgar. Makanya, UMKM tidak pernah berkembang cepat di Indonesia,” tandasnya.
Ketiga katanya, adalah UMKM Project / Proposal, yang mana pelaku UMKM ini menerima bantuan modal UMKM secara cuma-cuma dari pemerintah. Bahkan, mendapatkan modal bantuan uang atau alat-alat produksi/olahan secara cuma-cuma.
“UMKM Project ini sifatnya tumbuh sesaat dan kemungkinan besar akan gagal. Sebab, tidak memiliki jiwa-jiwa enterpreneur UMKM, maka geraknya manja dan mudah putus asa jika ada kendala di lapangan,” ujar Gus Din, Sarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini.
Dalam rangka penguatan untuk menuju UMKM Tangguh dengan berbasis platform digital teknologi, diperlukan pelatihan dan sarana teknologi digital. Sehingga katanya, pengetahuan kepada UMKM tentang digital teknologi semakin meningkat.
Kata Gus Din digital teknologi atau bisnis UMKM berbasis virtual account dan dompet digital hanyalah sarana efektifitas, efisiensi dan peningkatan produktifitas. Tujuannya, agar terjadi penumpukan modal dan kapital yang menjadi nilai lebih, jika dilihat dari sudut pandang pertentangan ide Karl Marx dan Adam Smith.
“Terjadinya over produksi perdagangan menyebabkan, barang harus cepat dijual laku dan segara habis. Sistem digital hanyalah pola untuk penyerapan modal di tengah over produksi perdagangan. Sehingga sistem digital UMKM bukanlah hal utama,” jelas Gus Din.
Ia menambahkan, Partai UKM Indonesia memperjuangkan kalangan pengusaha kecil dan menengah, koperasi dan UKM untuk terus berkembang dan maju di Indonesia sebagaimana visi Indonesia Maju Presiden Jokowi.
Kedepan pemerintah melalui lembaga keuangan harus menyediakan jasa Simpanan dan Pembiayaan skala mikro, kepada masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan dapat berperan sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.
“Agar mempermudah akses masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk memperoleh Pinjaman/Pembiayaan mikro. Memberdayakan ekonomi dan produktivitas masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah; dan Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah,” jabarnya.
Partai UKM Indonesia memandang pemerintah kedepan, perlu mengatur juga mengenai kegiatan usaha yang meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
“Jadi pemerintah yang sifatnya Sunnah dalam UMKM fokus dalam inkubasi bisnis dan penguatan terbukanya pemasaran seluas-luasnya. Agar menyerap over produk di kalangan produsen UMKM, UKM, IKM dan Koperasi di seluruh Indonesia,” pungkas Gus Din yang hadir ditemani Hani Fahrani Wakil Sekjen DPP Partai UKM Indonesia, Ayuni Wakil Sekjen, Yohanes Degu Ketua Bappilu dan Fauzi Ketua DPD Partai UKM Indonesia Kota Bekasi. (red)
