Jakarta, 19 Februari 2025 – Aktivis 1998, Faizal Assegaf, kembali melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui akun media sosialnya, Faizal menuduh bahwa Presiden Prabowo melanjutkan praktik kekuasaan ala mantan Presiden Joko Widodo dan lebih fokus pada ambisi politiknya untuk Pemilihan Presiden 2029 daripada menjalankan tugasnya sebagai presiden secara netral.
Menanggapi hal tersebut, Cahaya Razak, Ketua Harian Ikatan Relawan Merah Putih se-Indonesia (IRMEPSI)
menyatakan bahwa tuduhan Faizal Assegaf tidak berdasar dan hanya merupakan upaya mencari perhatian. “Pemerintahan Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen kuat terhadap reformasi dan transparansi. Langkah-langkah yang diambil, seperti penegakan hukum yang tegas dan pemberantasan korupsi, mencerminkan upaya nyata untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Cahaya Razak.
Senada dengan itu, Ketua Umum IRMEPSI, H. Najamudin, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan mendukung pemerintahan yang sah dalam menjalankan program-programnya untuk kemaslahatan umat. “Kritik yang dilontarkan oleh Faizal Assegaf seringkali tidak didukung oleh data atau fakta yang valid. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kredibilitas dan motif di balik pernyataannya,” kata H. Najamudin.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal IRMEPSI, Indria Febriansyah, menilai bahwa Faizal Assegaf hanya mencari panggung karena tidak memiliki peran signifikan di luar pemerintahan. “Dalam diskursus politik yang sehat, kritik konstruktif yang didasarkan pada bukti dan analisis mendalam sangat diperlukan. Namun, kritik yang bersifat spekulatif dan tanpa dasar hanya akan menimbulkan kebingungan dan polarisasi di masyarakat,” ujar Indria.
IRMEPSI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh opini-opini liar yang tidak berdasar dan lebih fokus pada upaya bersama dalam membangun bangsa. Mereka menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah seharusnya disampaikan secara konstruktif dan berdasarkan fakta, bukan sekadar opini pribadi yang dapat memecah belah persatuan.
