Prosiar, PEKALONGAN – Bertempat di aula Sekda Kabupaten Pekalongan telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) menghadapi dinamika penyesuaian harga BBM bersubsidi di Kabupaten Pekalongan, Senin (3/10/2022).
Hadir dalam giat tersebut Bupati Pekalongan diwakili oleh Sekda Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S. Sos., M. Si, Kapolres Pekalongan, AKBP Dr. Arief Fajar Satria, S.H., S.I.K., M.H., perwakilan Kajari Kabupaten Pekalongan, Pabung Kodim 0710/Pekalongan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pekalongan, Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pekalongan, Ka. Disperindag, Ka. Bappeda litbang, Ka. Badan Kesbangpol, Ka. Dinsos, Ka. Dinas Koperasi UKM dan Naker, Salesbranch Pertamina wilayah Pekalongan, PT. Pos Indonesia Pekalongan, Ketua SPSI, Ketua DPD FKSPN, Sekretaris DPC SPN, perwakilan mahasiswa (PMII dan IMM), Organda, Pedagang Kaki Lima (PKL) serta perwakilan Ojol.
Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar, S. Sos., M. Si yang mewakili Bupati mengatakan FGD ini bisa menjadi budaya kita dalam konteks membuat kebijakan disamping saluran-saluran resmi melalui berbagai mekanisme.
“Kita membangun dialog kultur diskusi, kegiatan hari ini kita mendiskusikan terkait dengan penyesuaian harga BBM yang bersubsidi sebagai dampak dari kenaikan BBM pada tanggal 3 September kemarin,” ujarnya.
Lebih lanjut Yulian Akbar mengatakan, FGD ini akan banyak mendengar, mendiskusikan sekaligus masukan dari yang hadir baik dari serikat buruh, pengemudi ojol, mahasiswa maupun dari organda dan yang lebih penting pada lingkup Pemerintah Daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Pekalongan, AKBP Dr. Arief Fajar Satria, SH., S.I.K., M.H menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terjaganya situasi kamtibmas yang aman di wilayah Kabupaten Pekalongan.
AKBP Airef mengungkapkan, kegiatan FGD juga dilaksanakan di tingkat Provinsi dan dalam acara ini juga sesuai arahan Presiden bahwa bagaimana kita harus bisa merasakan hal yang sama untuk kemudian menyelesaikan masalah dan mencari solusi bersama.
Menurut Kapolres, kenaikan BBM berdampak positif dan juga negatif. “Dampak positif berupa mengurangi angka konsumtif, mengurangi disparitas harga antara BBM subsidi dan non subsidi, meningkatkan daya beli masyarakat terhadap BBM non subsidi dan meningkatkan tranparansi publik,” ujarnya.
“Sementara untuk dampak negatifnya akan timbul aksi penolakan oleh masyarakat, meningkatnya angka kemiskinan, naiknya harga barang dan jasa, terjadinya inflasi. Terjadinya distrust dan chaos, kesempatan terhadap pera pelaku kriminal untuk memanfaatkan situasi yang ada,” tambah Kapolres.
Selama kenaikan BBM terjadi beberapa aksi unras antara lain dari elemen mahasiswa PMII, dari PKS serta dari Serikat Buruh Kabupaten Pekalongan.
Tugas Polri sesuai UU No.2 tahun 2002 dimana kita sebagai APH selaku pelayan pelindung, pengayom serta penegak hukum. Polri telah melakukan upaya-upaya mulai dari deteksi dini, pencegahan, kerjasama, asistensi, gakkum serta mitigasi. “Dan kami sampaikan terimaksih kepada serikat dan rekan mahasiswa dalam melaksanakan giat berjalan aman,” tuturnya.
AKBP Arief berharap semoga kolaborasi dan kerjasama dalam menghadapi kenaikan BBM ini menjadi evaluasi untuk mencari solusi. “kita semua harus memiliki sense of crisis jangan seperti biasanya jangan bussiness as usual sehingga kita harus ada perencanaan yang baik,” tegasnya.
Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian dari narasumber dari Pertamina Regional Daerah Jawa Tengah Daril Gomos dan Riska Indah dari PT. Pos Indonesia. (HS)
