Menggali Sejarah Kementerian Desa, IRME
IRMEPSI Dorong Penguatan Visi Awal Pembangunan Desa
Jakarta, 08 Maret 2025 – Ikatan Relawan Merah Putih Prabowo Se-Indonesia (IRMEPSI) menegaskan pentingnya memahami kembali sejarah awal pendirian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sekretaris Jenderal IRMEPSI, Indria Febriansyah, mengungkapkan bahwa Menteri Desa saat ini, Yandri Susanto, seyogyanya menggali kembali ide dasar yang melandasi berdirinya kementerian ini, terutama pada era Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Menurut Indria, lahirnya kementerian ini berawal dari pembentukan Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (PPKTI) di era Presiden Gus Dur, yang diinisiasi oleh tokoh-tokoh seperti Almarhum KH. Solahadin Wahid, Prof. Ryas Rasyid, dan Bahaudin Tonti. Dengan menteri mudanya, Manuel Kasiepo, PPKTI berfokus pada percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia.
Seiring waktu, di era Presiden Megawati Soekarnoputri, PPKTI berkembang menjadi Kementerian PPKTI. Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kementerian ini berubah menjadi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dengan menteri pertamanya Saefullah Yusuf, yang kemudian digantikan oleh Lukman Edi.
Ketika Presiden Joko Widodo memimpin, kementerian ini kembali mengalami perubahan dengan menggabungkan urusan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam satu kementerian. Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kementerian ini kembali dipisah, dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berdiri sendiri, sementara Kementerian Transmigrasi menjadi entitas terpisah.
Indria menegaskan bahwa semangat awal pendirian kementerian ini berakar dari lahirnya PPKTI, yang berfokus pada percepatan pembangunan daerah. “Kami berharap Menteri Desa Bapak Yandri dapat menggali kembali semangat dan tujuan awal dari pendirian kementerian ini agar program-programnya tetap relevan dengan cita-cita awal pembangunan desa,” ujarnya.
Selain itu, IRMEPSI juga menyoroti peran koperasi dalam penguatan ekonomi desa. Jika koperasi Merah Putih mendapat penolakan dari kepala desa, IRMPSI siap mengembangkan koperasi secara mandiri di desa-desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan memahami sejarah dan tetap berpegang pada semangat awal pembangunan desa, IRMPSI optimistis bahwa Kementerian Desa dapat lebih efektif dalam menjalankan program-programnya untuk kemajuan desa dan daerah tertinggal di Indonesia.
