Kebijakan Pemerintah Dinilai Blunder, Relawan Prabowo Soroti Minimnya Koordinasi dan Transparansi
Jakarta, 25 Maret 2025 – Kebijakan-kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai mengalami banyak hambatan akibat lemahnya sistem komunikasi kementerian dengan civil society serta kurangnya koordinasi dengan simpul relawan yang selama ini berjuang mendukung kemenangan Prabowo. Hal ini disampaikan oleh Indria Febriansah, Sekretaris Jenderal Ikatan Relawan Merah Putih Prabowo Se-Indone
sia, yang juga Ketua Kabeh Sedulur Taman Siswa Indonesia, dalam keterangannya kepada media.
Menurut Indria, banyak simpul relawan yang merasa diabaikan setelah Pilpres usai, padahal mereka memiliki jaringan luas yang dapat membantu menyukseskan program pemerintah. “Kami melihat adanya pembiaran terhadap relawan yang sudah berjuang di akar rumput. Bahkan ada segelintir oknum yang mengklaim sebagai koordinator relawan, padahal hanya memanfaatkan simpul masyarakat untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya.
Serangkaian Kebijakan yang Dinilai Bermasalah
Indria menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap mengalami blunder akibat perencanaan yang kurang matang dan komunikasi yang tidak efektif, antara lain:
Efisiensi Anggaran Kementerian – Sejumlah kementerian mengalami pemotongan anggaran, tetapi implementasinya tidak sesuai arahan Presiden menghambat efektivitas program yang sedang berjalan. Menjadi polemik di kalangan masyarakat.
Revisi Undang-Undang TNI – Perubahan regulasi yang belum tersosialisasi dengan baik menimbulkan polemik di kalangan civil society.
Program Makan Bergizi (MBG) – Program makan gratis yang menjadi andalan pemerintahan Prabowo masih mengalami kendala distribusi dan pendanaan yang belum matang, dukungan terhadap UMKM lokal masih terkesan setengah saja karena banyak syarat dan ketentuan yang memberatkan, menyebabkan ketidakpastian dalam implementasinya.
Gaji Pendamping Desa yang Tertunda – Banyak pendamping desa yang mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji, padahal mereka menjadi garda terdepan dalam implementasi kebijakan di pedesaan.
Miss Komunikasi dalam Pengangkatan CASN dan PPPK – Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merasa kebingungan akibat tidak sinkronnya informasi antara pemerintah dan DPR.
Kelangkaan Tabung Gas 3kg – Minimnya antisipasi dari pemerintah membuat masyarakat kecil kesulitan mendapatkan gas bersubsidi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
Koperasi Desa Merah Putih yang Terkesan Instruktif – Program ini dinilai terlalu dipaksakan tanpa mempertimbangkan kesiapan SDM di desa serta tata kelola yang belum sistematis.
Campur Tangan Pemerintah terhadap Bank Plat Merah – Keterlibatan pemerintah dalam menginstruksikan bank BUMN untuk mendukung program pemerintah berpotensi mengganggu independensi perbankan dalam menilai kelayakan kredit.
Beban UMKM dalam Program Kemitraan Mandiri – Banyak aturan baru bagi UMKM yang ingin menjadi mitra mandiri pemerintah, namun beban pendanaan masih harus ditanggung oleh UMKM sendiri tanpa insentif yang jelas.
Menuntut Evaluasi dan Saluran Komunikasi Langsung
Indria Febriansah menekankan bahwa pemerintah harus segera melakukan evaluasi mendalam terhadap berbagai kebijakan yang bermasalah. Ia juga mengusulkan agar Presiden Prabowo membuka saluran komunikasi langsung dengan relawan dan masyarakat akar rumput untuk mendapatkan informasi yang lebih objektif dari lapangan, bukan hanya mendengar masukan dari para elite politik dan pejabat birokrasi.
“Kami berharap Presiden Prabowo bisa turun langsung mendengar aspirasi kami, bukan hanya menerima laporan dari politisi dan pejabat yang hanya menyampaikan hal-hal manis. Relawan yang dulu berjuang memenangkan beliau juga harus dilibatkan dalam eksekusi dan pengawasan program agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” tegas Indria.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan Prabowo tidak hanya bergantung pada elite politik, tetapi juga pada kekuatan relawan dan rakyat yang selama ini setia mendukungnya. “Jangan sampai relawan hanya dimanfaatkan saat pemilu, tetapi kemudian ditinggalkan setelah kemenangan diraih,” pungkasnya.
