Prosiar.com-Jakarta Heru Budi Hartono (HBH) telah mensomasi (peringatan) keras kepada Kepala Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya atas banyak kekosongan jabatan di Pemprov DKI Jakarta.
Heru meminta anak buahnya itu untuk sigap dan cepat melakukan pengisian kekosongan jabatan kosong tersebut, pasalnya ketidakhadiran pejabat definitif Pemprov DKI Jakarta di sejumlah pos menyebabkan pelayanan kepada masyarakat tidak bisa berjalan secara optimal.
“Saya minta kepada BKD Provinsi DKI Jakarta segera memproses pengisian jabatan yang kosong dan secepatnya harus diproses, diisi serta dilantik,” kata Herus dalam keterangan tertulisnya.(21/6)
Terkait hal ini Koordinator Lembaga Pendidikan Masyarakat Anti Korupsi (LPMAK) Zaldi saat dihubungi oleh awak media mengatakan, Pj Gubernur DKI Jakarta harus pasang kuda-kuda yang kuat agar operasi “kuda troya” buat congkel posisi Pj gagal. LPMAK melihat Gerakan Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta diibaratkan keong, dengan alasan penuh dengan kehati-hatian padahal itu alasan yang klise.
‘” Pj Gub DKI HBH harus pasang kuda-kuda, diduga operasi “kuda troya” buat congkel Pj Gubernur berjalan dengan alasan tidak bisa melakukan pengisian pejabat dan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat DKI,” kata Zaldi.
Melihat fenomena yang sedang terjadi dalam BKD Prov DKI Jakarta, LPMAK mengingatkan kepada Pj Gub bahwasanya banyak kepala daerah yang terjebak kena kasus korupsi dikarenakan lelang jabatan yang dimana dikaitkan-dikaitkan kepala daerah meminta sejumlah uang kepada calon-calon kepala dinas untuk ditempati dinas-dinas yang memiliki anggaran gemuk, tambahnya.
Zaldi, kalau Pj Gub Heru sudah memberikan somasi kepada Kepala BKD Maria Qibtya seharusnya selaku bawahan Maria Qibtya segera melakukan isi somasi tersebut, bukan malah berselancar ditengah polemik karena dengan Gerakan keongnya Kepala BKD bisa membuat efek negatif bagi Pj Gub DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
“Somasi sudah, kalau tidak digubris sebaiknya Pj Heru ambil Tindakan tegas periksa Maria di inspektorat maupun di BPK maupun BPKP demi pelayanan yang optimal bagi warga Jakarta,” tegas Zaldi.
Menurut informasi yang didapat oleh Markaberita.Id ada 10 jabatan eselon II yang kini sedang dilelang oleh Pemprov DKI Jakarta, baik itu dibuka secara nasional maupun beberapa posisi yang dikhususkan bagi kalangan internasl ASN Pemprov DKI Jakarta.(Agu)
