Koperasi Merah Putih Desa Dinilai Hanya Sebagai Proyek Eksperimen, Bukan Proyek Pembangunan

Koperasi Merah Putih Desa Dinilai Hanya Sebagai Proyek Eksperimen, Bukan Proyek Pembangunan

Oleh: Redaksi

Jakarta — Program Koperasi Merah Putih Desa yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM di bawah Menteri Budi Arie Setiadi, kini menuai kritik tajam dari kalangan akademisi dan pegiat masyarakat. Indria Febriansyah, Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, menyebut program tersebut lebih menyerupai proyek eksperimen ketimbang proyek pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dalam opini terbarunya, Indria menilai bahwa program tersebut tidak didasarkan pada kajian akademik dan uji publik yang memadai, sehingga rentan gagal dalam implementasinya. “Tanpa kajian ilmiah, indikator keberhasilan menjadi multi-tafsir. Ini sangat bertentangan dengan prinsip Key Performance Indicator (KPI) yang seharusnya objektif dan terukur,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pola pendanaan yang dinilai tidak mematuhi prinsip kehati-hatian perbankan. Koperasi desa yang bahkan belum memiliki rekam jejak usaha diberikan dana sebesar Rp3 hingga Rp5 miliar, yang dijamin langsung oleh pemerintah. Pendekatan ini dinilai mengabaikan prinsip kelayakan kredit dan membuka celah bagi moral hazard serta risiko kredit macet.

“Ini bukan pendekatan pembangunan. Ini eksperimen yang berisiko menjadikan desa sebagai kelinci percobaan, bukan sebagai subjek utama pembangunan ekonomi,” kata Indria.

Kritik juga diarahkan pada minimnya perhatian terhadap manajemen risiko. Ia menilai bahwa kementerian dan lembaga perbankan belum menyiapkan sistem mitigasi risiko berbasis data dan monitoring digital yang memadai. Tanpa sistem pengawasan dan kontrol yang ketat, program ini justru berpotensi menjadi beban fiskal baru bagi negara.

Indria menekankan bahwa pembangunan koperasi desa semestinya mengedepankan edukasi, penguatan kelembagaan, pelatihan manajemen, dan pendampingan berkelanjutan. “Memberikan dana besar tanpa fondasi kelembagaan yang kuat hanya akan menempatkan desa dalam posisi rentan, bukan memberdayakan,” ujarnya.

Sebagai penutup, Indria mengingatkan pemerintah agar tidak tergoda oleh pendekatan populis tanpa basis ilmiah. “Jika tidak segera dikoreksi, program ini bukan hanya gagal menjadi solusi ekonomi desa, tapi juga menjadi preseden buruk dalam kebijakan publik kita.”

Program Koperasi Merah Putih Desa saat ini tengah dalam tahap awal implementasi di berbagai daerah. Namun kritik seperti yang disampaikan oleh Indria Febriansyah menjadi peringatan awal agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh sebelum kerugian lebih besar terjadi.