Ribuan Mahasiswa Demo di Patung Kuda Tolak Kenaikan UKT, Relawan Siap Kawal Kebijakan Presiden Prabowo
Jakarta, 17 Februari 2025 – Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus turun ke jalan pada malam ini dalam aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menolak dugaan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) meskipun Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menegaskan bahwa tidak ada kebijakan kenaikan UKT dari pemerintah.
Aksi yang berlangsung sejak sore hari ini masih terus berlangsung hingga pukul 20.00 WIB. Aparat kepolisian terlihat berjaga mengawal jalannya demonstrasi yang berlangsung tertib. Para mahasiswa menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap potensi kenaikan biaya kuliah yang dinilai membebani mahasiswa dan orang tua.
Ketua Harian Ikatan Relawan Merah Putih se-Indonesia, Cahaya Razak, menyoroti kemungkinan bahwa ada perguruan tinggi—baik negeri maupun swasta—yang tetap menaikkan UKT meski pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan tersebut. Ia menduga hal ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Bisa jadi ini adalah cara mereka melawan kebijakan efisiensi pemerintah. Kalau benar ada perguruan tinggi yang mempolitisasi kebijakan ini, itu sangat disayangkan. Nasib pendidikan kita jadi taruhan,” ujar Cahaya Razak.
Sementara itu, Sekjen Ikatan Relawan Merah Putih se-Indonesia, Irmepsi, yang memiliki latar belakang dari Tamansiswa, menegaskan bahwa pihaknya akan mengajak seluruh ketua umum relawan untuk mengawasi perguruan tinggi yang diduga “nakal”. Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi pemerintah seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menaikkan biaya kuliah secara sepihak.
Ketua Umum Ikatan Relawan Merah Putih se-Indonesia, H. Najamudin, juga menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan Presiden Prabowo. “Kami akan terus mengawasi dan memastikan kebijakan efisiensi yang dicanangkan pemerintah tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, aksi demonstrasi masih berlangsung dengan massa yang terus menyuarakan aspirasi mereka. Pemerintah diharapkan segera memberikan klarifikasi lebih lanjut agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi terkait UKT.
