Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia (DPN SBMI) menggelar audiensi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Senin (27/12/2021).
Bertempat di kantor BP2MI di Jakarta, audiensi diterima langsung oleh Kepala BP2MI, Benny Rhamdani didampingi tiga Deputi Penempatan dan Pelindungan serta dua Direktorat Pelindungan dan Pemberdayaan.
Dalam audiensi tersebut, SBMI menyampaikan hasil penelitiannya di empat negara penempatan, yaitu Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Arab Saudi terkait pelindungan Buruh Migran Indonesia (BMI) selama masa pandemi yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya melalui Perwakilan RI di masing-masing negara penempatan.
“Hasil kajian ini memang tidak berkaitan langsung secara hukum dengan BP2MI, tetapi secara moril ini berkaitan dengan pelindungan BMI, khususnya di masa pandemi,” kata Ketua Umum SBMI, Hariyanto melalui rilisnya, Kamis (13/01/2022) di Jakarta.
Dari hasil audiensi yang dilakukan SBMI, BP2MI mengatakan bisa memahami dan akan menindaklanjuti pembahasan terkait temuan SBMI dalam ranah internal BP2MI maupun dengan kementerian/lembaga lainnya untuk saling menguatkan kewenangan dan tugas dari masing-masing lembaga.
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani juga menyampaikan upaya yang dilakukan BP2MI seperti mendorong ratifikasi konvensi ILO seperti yang direkomendasikan SBMI.
“Untuk meratifikasi konvensi, setuju. Kami beberapa kali berdiskusi dengan Kemenaker, untuk mendorong ratifikasi konvensi ILO, juga mendorong adanya MoU,” jelasnya.
Terkait peran BP2MI soal BPJS Ketenagakerjaan untuk para BMI, Benny Rhamdani juga menambahkan bahwa BP2MI telah melakukan protes ke DPR RI. Protes tersebut ditulisnya di dalam tiga halaman dan ditampilkan pada saat BP2MI melakukan pertemuan dengan DPR.
“Tertulis (isi protes) dalam tiga halaman. Itu tampil kok di DPR. Dulu waktu konsorsium ada 13 item pertanggungan risiko, sekarang tinggal 10 dan berkurang pula nilainya. Kesannya BPJS ini berbisnis dengan rakyat (BMI). Karena hanya 6-7% yang bisa diklaim,” kata Benny Rhamdani.
Selain menyampaikan hasil studi, SBMI turut menyampaikan kasus-kasus BMI terkendala yang proses penyelesaiannya masih mandek di BP2MI. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Departemen Advokasi DPN SBMI, Salsa Nofelia Franisa.
“Setidaknya ada 30 kasus BMI yang masih mandek di BP2MI, sekiranya mohon untuk segera ditindaklanjuti,” jelas Salsa. (red)
Editor: Gus Din
