Tamansiswa Butuh Regenerasi, Bukan Dinasti
Oleh: Indria Febriansyah
Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia
Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2021 telah menggariskan larangan tegas bagi siapapun di lingkungan yayasan penyelenggara pendidikan tinggi untuk merangkap jabatan sebagai pimpinan perguruan tinggi. Ini bukan aturan sepele, melainkan upaya serius negara untuk membenahi tata kelola pendidikan tinggi agar profesional, transparan, dan bebas konflik kepentingan.
Namun sayangnya, semangat regulasi ini justru dikhianati oleh mereka yang seharusnya menjadi teladan. Salah satunya terjadi di tubuh Tamansiswa, lembaga pendidikan warisan Ki Hadjar Dewantara yang mestinya menjadi mercusuar nilai-nilai etik dan moral pendidikan Indonesia.
Seorang Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) tercatat juga menduduki jabatan strategis di Majelis Luhur Tamansiswa—organ tertinggi yayasan yang menaungi seluruh UST. Ini bukan hanya pelanggaran administratif, tapi mencoreng prinsip moral yang sejak awal dibangun oleh Tamansiswa: pemisahan kekuasaan, etika kepemimpinan, dan regenerasi.
Yang lebih menyedihkan, rektor sudah menjabat berlangsung bertahun-tahun bahkan melampaui empat periode. Ini menandakan bahwa dalam tubuh Tamansiswa hari ini, regenerasi bukanlah tradisi. Kekuasaan menjadi milik segelintir elite, sementara kader-kader muda kehilangan ruang untuk tumbuh dan memimpin.
Tamansiswa hari ini, sayangnya, mulai kehilangan rohnya. Ki Hadjar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan adalah alat pembebasan dan pemberdayaan, bukan tempat menumpuk jabatan. Ketika struktur organisasinya tidak lagi memberi ruang bagi kaderisasi, maka yang terjadi adalah stagnasi, bahkan kemunduran.
Kami, Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, menyerukan evaluasi total. Kepemimpinan Tamansiswa harus dibuka, diregenerasi, dan dikembalikan pada cita-cita luhur pendirinya. Sudah waktunya Tamansiswa berhenti dikuasai oleh segelintir orang dan kembali menjadi rumah besar perjuangan pendidikan nasional.
