Jakarta – Dugaan tindak pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pj Bupati Sampang Rudi Arifianto. Puluhan aktivis mahasiswa dari komite Mahasiswa Madura (KMM) sejabodetabek menggeruduk Kementerian Dalam Negeri, Kamis 06 Juni 2024.
Melalui rilis resmi nya KMM mengurai beberapa aspek yang melatar belakangi aksi demo Meraka di kantor kementerian dalam negeri republik Indonesia hari ini,bahwa Sehubungan dengan adanya kegaduhan yang terjadi di tanah kelahiran kami (Sampang jawatimur)tepatnya di Kabupaten Sampang Madura Jawa timur, dimana akhir-akhir ini menjelang pesta demokrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 telah terlihat bagi kami para mahasiswa ketidak kondusifan daerah kami, karena adanya dugaan keterlibatan oknum Pj Bupati Sampang yang telah masuk dan cawe-cawe keranah politik praktis.
Bahwa semenjak Pj Bupati Sampang dilantik, telah terjadi berkali-kali demonstrasi yang dilakukan oleh dua kubu masa, yang pro dan yang kontra terhadap kebijakan Pj Bupati Sampang, hal ini terjadi karena dari awal masuk ke Kabupaten Sampang, Pj Bupati Sampang dengan terang-terangan menempati atau sempat tinggal dirumah salah satu ketua partai politik, yang notabeni punya kepentingan pada PILKADA 2024 mendatang, sehingga hal tersebut membuatsituasi mulai tidak kondusif, Kami Komite Mahasiswa Madura menilai hal ini sangat tidak baik menjelang pesta demokrasi yang seharusnya masyarakat itu merasakan kenyamanan malah menjadi korban dari kepentingan politik praktis kelompok-kelompok yang ingin maju dalam pilkada November mendatang.
Maka melihat situasi dan kondisi tersebut, kami dari Komite Mahasiswa Madura meminta agar Pj Bupati Sampang segera dilakukan evaluasi dan penggantian dengan Pj Bupati yang baru, yang tidak berafiliasi terhadap pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di Pilkada mendatang, hal itu demi menjaga kondusifitas tanah kelahiran kami dan kelancaran pesta Pilkada November 2024.
Komite mahasiswa Madura sejabodetabek membawa beberapa tuntutan yakni:
1. Mendesak kemendagri agar serius dalam melakukan evaluasi terhadap Pj bupati, khususnya di sampang, yang dari awal sudah terlihat kedekatannya dengan ketua partai yang saat ini mendaftarkan diri untuk calon bupati dan wakil bupati.
2. mencopot pj bupati dan mengganti dengan pj bupati yang baru yang tidak ada afiliasi dengan calon2 bupati atau wakil bupati.
3. meminta agar kemendagri memberikan sanksi kepada pj bupati, khususnya pj bupati sampang yang jelas2 cawe2 dalam urusan politik
M Sahidi
