Wenny Haryanto Berharap Kader Posyandu Jadi Garda Terdepan dalam Pencegahan Stunting

Dra. Hj. Wenny Haryanto, SH, anggota Komisi IX DPR RI

PROSIAR – Anggota Komisi IX DPR RI Dra. Hj. Wenny Haryanto, SH mengajak Kader Posyandu di desa dan kelurahan mestinya menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan stunting. Sebab stunting itu tidak datang dengan tiba-tiba, tetapi merupakan kekurangan asupan gizi dalam masa yang lama, bahkan bisa dimulai sejak bayi berada dalam kandungan ibunya. Karena itu pendampingan ibu hamil dan 1.000 hari pertama kehidupan dari bayi, sangat penting dalam pencegahan stunting.

Hal itu diungkapkan Dra. Hj. Wenny Haryanto, SH dalam Sosialisasi Penguatan Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana yang dilaksanakan oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Jawa Barat tahun 2021 di Gedung MUI, Jalan Nusantara Raya Perumnas, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Kamis (23/9).

Selain Dra. Hj Wenny Haryanto, SH yang menjadi nara sumber utama, juga hadir dan memberi pemaparan Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN RI Drs. Rudi Budiman dan Kordinator Bidang KBKR BKKBN Provinsi Jawa Barat Ir. Pintauli R. Siregar, MM. Sebagai audien yang menjadi peserta sosialisasi adalah seratus orang Kader Posyandu terpilih dari Kota Depok.

Tugas sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota DPR RI Dra. Hj. Wenny Haryanto, SH adalah merupakan fungsinya sebagai Anggota Komisi IX yang bermitra dengan BKKBN. Karena fungsi DPR selain membuat undang-undang dan menetapkan anggaran, juga ada fungsi pengawasan terhadap program kerja yang dijalankan oleh pemerintah.

“Jadi tugas saya dalam sosialisasi ini adalah bagian dari mengawasi BKKBN melaksanakan tugasnya dengan baik, apakah terlaksana programnya dengan baik. Juga ingin mendapatkan masukan dari masyarakat sehingga ada perbaikan dalam program yang dilaksanakan ke depannya,” kata Dra. Hj. Wenny Haryanto, SH.

Dalam kesempatan ini Dra. Hj. Wenny Haryanto, SH bicara panjang lebar soal stunting dan pencegahannya. Karena isu stunting ini sangat strategis dalam masalah kependudukan, terutama pada daerah-daerah yang tinggi kasus stuntingnya. Anak-anak yang terkena stunting akan suram masa depannya, perkembangan serta pertumbuhan yang lambat, daya pikirnya rendah, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi generasi yang akan datang.

Karena menyangkut dengan kekurangan asupan gizi dalam masa yang panjang, maka Anggota Komisi IX Dra. Hj. Wenny Haryanto, SH meminta pendampingan yang maksimal dari Kader Posyandu terhadap ibu hamil dan 1.000 hari pertama kehidupan bayi, sehingga angka kasus stunting dapat ditekan seminimal mungkin.

Cara pencegahan yang sederhana adalah dengan menjaga asupan gizi ibu hamil, yaitu gizi yang baik dan nutrisi yang seimbang. Dalam bahasa sederhananya yaitu empat sehat lima sempurna. Sehingga Kader Posyandu dalam tahap ini hendaknya melakukan pendampingan dan pendataan serta juga mendistribusikan bantuan pemerintah berupa makanan yang bergizi atau pun susu.

“Saya juga ingatkan perilaku hidup bersih kepada ibu hamil ini. Kalau kita tidak sedang hamil, mau jajan dari asinan yang lewat di jalan mungkin gak masalah, mau beli asinan atau jajanan di warung juga boleh. Tetapi kalau sedang hamil harus ekstra hati-hati, harus dipastikan apa yang kita konsumsi itu higienis. Karena kalau ibu hamil sakit maka tidak saja berpengaruh kepada dirinya sendiri tetapi juga bayi yang ada dalam kandungannya,” kata Dra. Hj. Wenny Haryanto, SH.

Kemudian, ketika bayi lahir maka jangan lupa dijaga pemberian imunisasi lengkap dan rutin secara berkala dibawa ke Posyandu. Kepada ibu dari bayi ini wajib memberikan ASI ekslusif paling sedikit selama enam bulan, karena kandungan ASI ekslusif ini sangat membantu daya tahan dari bayi. Bahkan lebih lama dari enam bulan diberikan ASI ekslusif akan lebih baik.

”Saya pernah mendengar ada ibu yang tidak mau berlama-lama memberikan ASI ekslusif kepada bayinya karena khawatir badannya atau lebih tepatnya payudaranya rusak, ini tidak benar. Sayangi dan berikanlah hak bayi terhadap ASI ekslusif,” kata Dra. Hj. Wenny Haryanto, SH.

Sementara itu Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN RI Drs. Rudi Budiman mengatakan, program Sosialisasi Penguatan Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana ini adalah untuk melihat implementasi dari porgram program BKKBN berjalan, terutama di Kota Depok ini. Apa pun program ini tujuan akhirnya adalah mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Keluarga perlu mengatur jadual kelahiran dari bayinya, yaitu sebaiknya 3-4 tahun, sehingga ibu dan anaknya memliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara baik dan berkualitas.

“Coba bayangkan jika ada ibu yang setiap tahun melahirkan, bagaimana repotnya mengurus anak. Bisa jadi anaknya pun tidak tercukupi gizinya dan dan tidak maksimalnya perhatian,” kata Drs. Rudi Budiman.

Selain itu, Rudi Budiman sangat menekankan perhatian semua pihak terhadap pencegahan stunting dan hal-hal yang dilakukan untuk pencegahannya yaitu asupan gizi, sanitasi, air bersih dan pola asuh. “Jangan abaikan pola asuh, sebab pengaruhnya sangat tinggi pada tumbuh dan kembang anak,” ujarnya.

Kordinator Bidang KBKR BKKBN Provinsi Jawa Barat Ir. Pintauli R. Siregar, MM. sebagai tuan rumah mengatakan bahwa Bangga Kencana itu program besar BKBBN RI, yaitu pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana.

Karena selama ini kalau bicara BKKBBN itu yang ada dalam pikiran adalah program Keluarga Berencana (KB) saja, padahal itu hanyalah salah satu intervensi program, sesungguhnya banyak lagi kegiatan BKKBN di bidang pembangunan keluarga dan kependudukan.

Ir. Pintauli R. Siregar, MM memberikan apresiasi kepada Kota Depok yang telah mempunyai Perda Ketahanan Keluarga, sehingga dapat lebih terencana dan fokus dalam mencapai ketahanan keluarga. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah penegakan Perda ini, sehingga hasilnya adalah terwujudnya keluarga yang berkualitas secara nyata.

“Aplikasi dari Perda Ketahanan Keluarga ini harus makin meluas, misalnya sekolah pra nikah bagi pasangan yang akan menikah, sekolah ayah bunda, dan berbagai program itu harus dimulai dari keluarga. Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa jika masyarakat atau keluarga tidak melaksanakan, makanya mari masyarakat Kota Depok melaksanakan Perda Ketahanan Keluarga yang sangat baik ini,” kata Ir. Pintauli R. Siregar, MM. (yah)