Prosiar.com, Bandar Lampung – Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Provinsi Lampung melakukan kunjungan audiensi dengan Penjabat (PJ) Gubernur Provinsi Lampung, yakni Dr. Drs. Samsudin, S.H., M.H., M.Pd di kantor Gubernur Provinsi Lampung pada Selasa (3/12/2024) siang.
Audiensi pengurus YLKI Provinsi Lampung disambut baik dan hangat oleh Pj Gubernur Provinsi Lampung, Dr. Samsudin yang didampingi oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, dr. Edwin Rusli, MKM, Kepala Dinas Perhubungan, Bambang Sumbogo,SE, MM, dan Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Achmad Saefulloh, S.H.
Dalam paparannya Ketua YLKI Lampung, Drs. H. Subadra Yani, M.H menyampaikan sejumlah masukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung tentang pelayanan publik dalam cakupan dan pandangan YLKI Lampung.
Dalam konteks pelayanan publik yang pertama yaitu pentingnya untuk menghidupkan kembali fungsi terminal di Raja Basa Kota Bandar Lampung, harapannya agar tidak tumbuh terminal-terminal bayangan, kemudian terkait pelayanan angkutan massal trendnya saat ini berbasis teknologi melalui aplikasi online namun terdapat kealpaan yang mengesampingkan kepentingan pelajar dan mahasiswa, dan ini harus menjadi salah satu perhatian dari dinas teknis terkait untuk memperhatikan kondisi ini, kemudian dirasa perlu juga untuk mengembangkan wisata di Provinsi Lampung dengan membuka angkutan massal khusus yang mengakses tempat-tempat wisata yang tersebar di Provinsi Lampung, apa lagi banyak wisata unggulan yang tersebar dari Kabupaten Pesawaran sampai dengan Kabupaten Tanggamus, salah satunya Teluk Kiluan, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung melalui dinas Perhubungan memiliki peran strategis untuk menumbuh kembangkan pertumbuhan ekonomi, selanjutnya persoalan penetapan tarif masuk jalan tol, yang dinilai mahal karena tidak berbanding lurus dengan kualitas dan sarana seperti kurangnya rambu-rambu lalulintas dan penerangan jalan tol, kemudian bagaimana Pemerintah Provinsi Lampung juga dapat memberikan terobosan untuk mengurai titik-titik akses jalan menuju tempat wisata yang sering mengalami kemacetan, selain itu diharapkan juga agar Pemerintah Provinsi Lampung sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah agar terus meningkatkan fungsi monitoring terhadap mitra kerjanya dalam mengelola sarana dan prasarana teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat konsumen diantaranya pelabuhan Bakauheni, Bandara Radin Inten, dan perlintasan rel kereta api”, jelas Subadra Yani.
Dirinya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Lampung, terhadap penigkatan mutu pelayanan di bidang kesehatan yaitu pada RSUD dr. Abdoel Moeloek.
“Ditinjau dari sarana dan prasarana di RSUD dr. Abdoel Moeloek saat ini bisa kita nilai cukup dan memadai untuk melayani kepentingan dan kebutuhan kesehatan masyarakat, namun harus segera disiasati terkait proses anterian pelayanan di RSUD dr. Abdoel Moeloek, tentunya Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan dapat mendorong kepada rumah sakit yang ada di Kabupaten dan Kota untuk memaksimalkan fungsi pelayanan agar tidak terlalu banyak pasien dari rujukan rumah sakit Kabupaten dan Kota. Kondisi ini menjadi terobosan untuk mensiasati padatnya pasien di RSUD dr. Abdoel Moeloek”, papar Ketua YLKI Lampung.
Dalam sambutannya Pj Gubernur Provinsi Lampung, Dr. Samsudin mengatakan bahwa dirinya telah mendiskusikan kepada dinas teknis yaitu Dinas Perhubungan yang terkait dengan kebijakan dan regulasi.
“Terkait hal tersebut Saya sering sekali berdiskusi dengan Dinas Perhubungan terkait kebijakan terminal yang ada diantaranya terminal tipe C dikelola oleh Kabupaten dan Kota, terminal tipe B dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan terminal tipe A dikelola oleh Pemerintah Pusat, sementara untuk di Wilayah Kota Bandar Lampung merupakan terminal tipe A, kemudian Pemerintah juga telah mengakomodir angkutan umum yang bersifat digitalisasi atau online, namun demikian pengelolaan terminal dilakukan oleh Pemerintah namun diserahkan kepada pasar yakni masyarakat, untuk kedepan bisa kita kelola akses angkutan untuk pelajar dan mahasiswa seperti bus trans yang ada di DKI Jakarta, kondisi ini tentunya harus diimbangi dengan ketersediaan anggaran yang cukup, untuk memberikan subsidi angkutan khusus anak sekolah itu di Jakarta memerlukan anggaran sebesar Rp 6 Triliun untuk 1 tahun, sementara APBD Pemerintah Provinsi Lampung hanya 7,4 Triliun, kemudian angkutan massal antar Kabupaten dan Kota agar tetap dilakukan pelayanan PO melalui terminal. Tentunya kita perlu menyusun kebijakan secara kolektif untuk menjawab persoalan yang ada di Provinsi Lampung, sehingga dapat terjawab mode transportasi umum seperti apa yang bisa kita bangun bersama. Menyangkut titik rawan kemacetan jalan Provinsi dari Bandar Lampung sampai ke Kabupaten Tanggamus, saya sudah koordinasikan kepada Dinas Bina Marga untuk melebarkan akses jalan tersebut untuk kedepannya, selain itu kita memiliki rencana akan memperpanjang rel kereta api agar sepanjang seperti jalan tol yang sampai di Bakauheni, karena transportasi kereta kedepan akan kita optimalkan”, jelas Pj. Gubernur.
“Kemudian terkait kesehatan fungsi pelayanan di RSUD dr Abdoel Moeloek yang merupakan rumah sakit rujukan akhir, bagaimana pasien di RSUD dr Abdoel Moeloek agar tidak menumpuk, tentunya harus kita kuatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit Kabupaten dan Kota, dan ini merupakan komitmen Pak Menteri yaitu Pak Budi, bagaimana caranya melengkapi sarana di rumah sakit Kabupaten dan Kota tersebut, yang terpenting ada tempat dan ada SDM nya, dan Saya juga sudah mengirimkan surat kepada Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung”, pungkas Pj. Gubernur menjawab aspirasi yang disampaikan oleh pengurus YLKI Provinsi Lampung.
Respon Pemerintah Provinsi Lampung yang disampaikan oleh Pj Gubernur disambut positif oleh pengurus YLKI Lampung dan sejumlah kepala Dinas yang hadir.
Agenda audiensi berlangsung penuh dengan suasana kekeluargaan dan terjadi dialog interaktif. Turut hadir mendampingi Ketua YLKI Provinsi Lampung, Drs. Subadra Yani, M.H, yaitu DR. Hj. Nelly Aida, S.E, M.M sebagai Divisi ekonomi pembangunan dan keuangan, Bambang Joko DM, S.H, M.H sebagai Kepala Divisi Hukum dan Advokasi, Soni Ericko dan Seno Aji, S.Sos, M.H sebagai Divisi Infokom, dan Drs. Azhari Rangga, M.App. Sc sebagai Divisi Obat dan makanan. (red)
