SURABAYA, 30 JANUARI 2024 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemprov Jatim Tahun 2024 di Aula Sasana Wiyata Praja, BPSDM Provinsi Jatim, Senin (29/1).
Pembukaan orientasi ini ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolis oleh Gubernur Khofifah kepada dua orang peserta, didampingi Kepala BPSDM Jatim Ramliyanto.
Kepada para peserta orientasi yang merupakan formasi tenaga kesehatan, Gubernur Khofifah berpesan agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan tanpa memandang latar belakang apapun.
“Pesan saya kalau memberikan pelayanan kepada masyarakat berikanlah mereka _equal treatment_ (pelayanan yang sama) kepada mereka tanpa memandang dari suku apa, agama apa, dan perbedaan status sosial ekonomi dan lainnya,” ujarnya.
“Baik yang masih PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) maupun yang tidak, tolong untuk memberikan referensi yang baik bagi junior dan sesamanya. Jangan sampai memberikan _treatment_ yang tidak sama,” imbuhnya.
Tidak hanya itu saja, kepada seluruh peserta orientasi, Khofifah juga menekankan pentingnya penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik menuju Birokrasi Berdampak.
“Bagaimana RB harus berdampak secara nasional pada penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, peningkatan digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual presiden,” ucapnya.
“Alhamdulillah dari keempat hal yang menjadi referensi RB Berdampak itu, Jatim peringkat terbaik semuanya. Artinya, saya ingin menyampaikan bahwa anda semua masuk dalam sebuah ekosistem yang sudah tertata dengan baik _(well manage),”_ imbuhnya.
Khofifah menjelaskan, di sektor kemiskinan, Jatim merupakan provinsi yang berhasil menurunkan prosentase kemiskinan ekstrem sebesar 3,58 persen. Pada tahun 2020 persentasenya sebesar 4,4 persen menjadi 0,82 persen pada Maret 2023.
“Capaian penurunan kemiskinan ekstrim Jatim ini lebih baik dari capaian dan penurunan Nasional. Mudah-mudahan di tahun ini prosentase tersebut bisa semakin mendekati nol persen,” tuturnya.
Kemudian, Jatim juga menjadi provinsi terbaik penyelenggaraan Pemda atau Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (EPPD). Dimana pada tahun 2021 Jatim mencapai skor 3,61 dan tahun 2022 Jatim mencapai skor 3,69.
“Ini bukan sesuatu yang sederhana. Bahkan ada tim datang ke Jawa Timur penasaran kenapa EPPD Jatim selalu tertinggi. Saya ingin menyampaikan ini kepada saudara-saudara sekalian bahwa saudara insyaAllah sudah pada posisi _well manage._ Jadi nggak bisa main-main di semua struktur,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menjelaskan pentingnya untuk selalu cek data di lapangan. Apalagi sehari-hari ia selalu berhubungan dengan data. Menurutnya, data adalah referensi dan penunjuk jalan program yang akan dijalankan.
“Saya ingin sampaikan disini bahwa digital IT bukanlah segalanya. Tapi digitalisasi penting untuk koneksitas dan mempercepat kinerja kita. Sesungguhnya apa yang ingin saya sampaikan adalah detail, detail dan detail. Rumus pribadi untuk saya adalah cek, cek dan cek. IT penting, tapi tidak semuanya bisa diserahkan kepada IT,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Khofifah juga menjelaskan dalam bidang RB digitalisasi administrasi pemerintahan, Jatim juga menjadi yang terbaik. Jatim berhasil memperoleh penghargaan Implementasi Sistem Pemerintah berbasis Elektronik Nasional dari Kementerian Kominfo RI dalam dua kategori.
Penghargaan itu berupa instansi terbaik dalam pemanfaatan layanan pusat data nasional tingkat pemerintah provinsi tahun 2023 dan instansi terbaik pertama dalam pemanfaatan layanan jaringan intra pemerintah tingkat pemerintah provinsi tahun 2023.
“Dua penghargaan ini dua-duanya Jawa Timur terbaik. Ini adalah bagian dari sinergitas, komitmen dan kerja keras semua lini. Apalagi kalau ada skuad baru seperti saudara menjadi penguatan dari seluruh Lini birokrasi pemprov terutama di sektor kesehatan. Pasti akan lebih luar biasa,” katanya.
“Saya yakini itu, karena para dokter dan tenaga kesehatan ini update keilmuan dan teknologinya cepat sekali,” imbuh Khofifah.
Prestasi lainnya adalah Pemprov Jatim adalah pengelola katalog dengan etalase terbanyak nasional dan dapat penghargaan dari LKPP RI.
“Hal-hal seperti ini saya sampaikan supaya kita tahu starting poin kita. Saudara semua tetap dalam kondisi yang _InsyaAllah_ kita sudah membangun seluruh konfigurasi kepemimpinan di Jawa Timur dengan seluruh sistem. Ekosistem semuanya _InsyaAllah well manage_. Sekali lagi selamat datang sebagai keluarga besar Pemprov Jawa Timur,” ucapnya.
Di akhir, Khofifah berpesan kepada seluruh peserta orientasi PPPK untuk ikut berkontribusi dalam menjaga dan mengembangkan capaian prestasi tersebut.
“Jagalah segala layanan terbaik, prestasi terbaik. InsyaAllah Jawa Timur hari ini sudah jadi provinsi terdepan di antara seluruh Provinsi di Indonesia,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Prov Jatim Ramliyanto menyampaikan bahwa sesuai arahan Gubernur Khofifah, BPSDM Prov Jatim berkomitmen untuk melaksanakan berbagai ikhtiar yang mendukung terciptanya sebuah kinerja yang _extraordinary._
“Terima kasih atas arahan Ibu Gubernur kami bisa melaksanakan orientasi tidak hanya dengan sistem pembelajaran mandiri atau Massive Open Online Course (MOOC) selama 42 jam pelajaran saja, tapi juga didukung dengan pembelajaran tatap muka melalui penguatan kurikulum pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah selama 32 jam pelajaran,” ucapnya.
“Hal ini kami yakini akan membentuk karakter para ASN PPPK yang bekerja keras, cepat dan detail yang dilandasi pula dengan konsep IKI (Inisiatif, Kolaboratif, Inovasi) yang menjadi _legacy_ Ibu Gubernur,” tambahnya.
Ssbagai informasi, orientasi ini dilangsungkan sejak 28 Januari hingga 31 Januari mendatang bertempt di Kampus STIESIA Surabaya dan Hotel Sinar 1 Sidoarjo. Hingga saat ini, Pemprov Jatim memiliki 13.219 orang PPPK. Tercatat sebanyak 5.280 orang sudah melakukan orientasi pada Tahun 2023, 4.000 orang akan mengikuti orientasi pada tahun 2024 dan 3.939 orang belum mengikuti orientasi. Sedangkan untuk jumlah peserta orientasi kali ini sebanyak 315 orang peserta.
