Jakarta – Tokoh Relawan Jokowi Ir. H. R. Haidar Alwi yang aktif di gerakan anti intoleransi dan radikalisme agama ini kedatangan tamu istimewa. Dirumah Presiden Haidar Alwi Institute (HAI) dan Haidar Alwi Care (HAC) hadir Said Iqbal Presiden Partai Buruh (PB) untuk Silaturahim dan Diskusi.
Haidar Alwi menyambut Said Iqbal dan jajaran pengurus DPP Partai Buruh penuh kegembiraan dan kebahagiaan, Kamis (30/12/2021) di Perumahan BSD Tangerang Selatan. Tampak hadir ikut menyambut Sugeng Budiono Ketua Umum Relawan Jokowi For Bejo menemani Haidar Alwi.
Menurut Said Iqbal, pertemuan ini adalah silaturahim dan diskusi dengan Bapak Haidar Alwi. Katanya jajaran pengurus DPP Partai Buruh ingin menyerap masukan dari tokoh nasional Haidar Alwi.
“Saya Presiden Partai Buruh dan jajaran DPP Partai Buruh silaturahim dengan Bapak Haidar Alwi untuk menyerap dan menerima masukan. Terutama dalam penguatan dan pengembangan Partai Buruh menuju Pemilu 2024,” kata Said Iqbal kepada media.
Menurutnya, kehadiran Partai Buruh yang diinisiasi dirinya dan kawan-kawan memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia, khususnya kaum buruh dalam memperjuangkan aspirasi politiknya.
“Partai Buruh akan terdepan memperjuangkan nasib buruh di Indonesia secara politik dan kebijakan pemerintahan. Partai Buruh akan merangkul dan menyatukan perjuangan buruh bersama-sama di Partai Buruh,” tandasnya.
Sebelumnya melalui rilis media Presiden Haidar Alwi Institute (HAI), Ir H. R. Haidar Alwi, mengatakan, sudah saatnya buruh menjadi penyeimbang tata kelola pemerintahan dengan terjun langsung ke politik melalui partainya sendiri.
Menurut dia, sebenarnya buruh menyimpan kekuatan yang dahsyat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2021, sebanyak 139,81 juta orang atau lebih dari separuh populasi Indonesia merupakan angkatan kerja. Sekira 78,14 juta di antaranya bekerja di sektor informal dan sisanya 61,67 juta bekerja di sektor formal.
Namun demikian, lanjut Haidar, gerakan buruh belum terorganisir menjadi satu kekuatan yang terpadu secara politis, sehingga kerap dimanfaatkan untuk kepentingan elite tertentu dan menjadi penyangga partai politik tertentu.
Kekuatan buruh ini dimanfaatkan partai tertentu, baik dalam momentum Pemilu maupun memprotes kebijakan pemerintah yang berkuasa. Hal ini menjadi catatan penting bagi gerakan buruh yang besar namun belum mencapai kemandiriannya.
“Dengan kekuatan yang sedemikian dahsyatnya, tidak mengherankan bila buruh menjadi rebutan partai politik, khususnya saat Pemilu,” ujar Haidar.
Ia mengungkapkan, Partai Buruh ini memang bukan partai berbasis buruh pertama di Indonesia. Pasalnya, pascatumbangnya Orde Baru (Orba), sejumlah pentolan buruh mempersiapkan partai politik untuk menyongsong Pemilu 1999.
Sedangkan soal kurang signifikannya perolehan suara sejumlah partai buruh pascatumbangnya Orde Baru (Orba) dalam beberapa Pemilu, Haidar menyampaikan, Partai Buruh harus mampu merangkul semua buruh.
Haidar juga mengungkapkan, partai berbasis buruh sebelumnya di antaranya Partai Pekerja Indonesia (PPI), Partai Buruh Nasional (PBN), Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (PSPSI), Partai Solidaritas Pekerja (PSP), dan Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang dipersiapkan para pentolan buruh kurang mendapat daya tarik karena buruh masih terpecah-pecah.
“Mereka tidak bersatu, tetapi terpecah-pecah akibat konflik internal dalam tubuh gerakan buruh itu sendiri. Lalu siapa yang diuntungkan dari perpecahan buruh? Ya partai politik lain yang mengiming-imingi buruh dengan penitipan aspirasi. Faktanya bagaimana? Gerakan buruh justru dirampas dan ditunggangi untuk kepentingan politik jangka pendek,” tukasnya.
Menurut Haidar, hal itu harus menjadi pelajaran berharga bagi Partai Buruh dalam membangun dan membesarkan partai. Kegagalan partai berbis buruh sebelumnya juga menjadi bahan untuk menyiapkan strategi yang matang guna menyatukan buruh dan meraih suara dalam Pemilu.
“Strategi yang perlu dilakukan untuk menyatukan suara buruh adalah dengan melakukan konsolidasi nasional untuk bersatu,” tandas Haidar.
Seluruh aktivis buruh yang tersebar di berbagai serikat dan kota, lanjut dia, harus duduk bersama merumuskan tujuan untuk mengawali langkah membesarkan Partai Buruh. Konsolidasi ini penting untuk mengikis fragmentasi antarorganisasi buruh dan melakukan kerja sama di bidang politik.
Haidar lantas memberikan contoh kesuksesan partai buruh di Norwegia yang berhasil memenangkan Pemilu. Kemudian, Lula da Silva, seorang aktivis buruh yang tak lulus Sekolah Dasar (SD) berhasil memenangkan pemilu di Brazil dengan angka meyakinkan sebesar 61,27%. Dua periode kepemimpinannya, Lula Da Silva bahkan dianggap sebagai presiden paling sukses dalam sejarah Brazil.
“Ingat, kesejahteraan buruh hanya bisa diperjuangkan secara maksimal oleh buruh itu sendiri. Bukan melalui partai lain yang hanya mengiming-imingi penitipan aspirasi,” ungkapnya.
Menurutnya, partai politik lain hanya mengiming-imingi kenaikan upah, delapan jam kerja, THR, jaminan sosial, cuti melahirkan, dan lain-lain. Keberhasilan itu bukan karena kebaikan korporasi dan partai politik lainnya, tetapi melalui perjuangan yang berdarah-darah para buruh.
“Bayangkan, perubahan besar yang akan dicapai jika buruh terlibat langsung dalam pemerintahan melalui partainya sendiri. Partai Buruh, the real partai wong cilik,” terang Haidar.
Terakhir katanya, Partai Buruh juga merupakan alternatif bagi masyarakat yang sudah jenuh, bahkan muak dengan polarisasi cebong-kadrun di tengah partai-partai yang hari ini bercorak elitis dan cenderung dikuasai oligarki.
“Jangan lagi ada politik polarisasi politik cebong-kampret,” pungkasnya. (red)
Penulis: Gus Din
