Ikatan Relawan Merah Putih SDM cerdas: Indonesia Terang untuk masa depan pendidikan

SDM cerdas: Indonesia Terang untuk masa depan pendidikan

Oplus_131072

Jakarta, 20 Februari 2025 –

Ketua Umum Ikatan Relawan Merah Putih se-Indonesia, H. Najamudin(Ketum Gemoy), bahkan menilai bahwa gerakan mahasiswa saat ini bisa jadi kemungkinan besar ditunggangi oleh kepentingan oligarki atau disinyalir kemungkinan ada PKI gaya baru sedang bermain, yang tidak menginginkan masyarakat Indonesia menjadi lebih cerdas dan mandiri. Menurutnya, slogan “Indonesia Gelap” justru mencerminkan kepanikan oligarki yang selama ini menikmati sistem lama yang lebih menguntungkan mereka.

Menurut H. Najamudin, sangat yakin Indonesia Terang kedepannya, yang bilang Indonesia Gelap kemungkinan oligarki dan PKI gaya baru, kemungkinan mereka ini terganggu Dan membuat slogan Indonesia gelap, namun bagi saya kebijakan Presiden Prabowo ini akan membawa Indonesia Terang karena
1. Oligarki tidak berkuasa lagi
2. Masa depan Indonesia pendidikan akan gratis karena Indonesia dibawah Presiden Prabowo akan mengarah kesana
3. Kebijakan hasil ekspor harus ditahan setahun di Indonesia tidak boleh langsung keluar
4. Kebijakan pengolahan tambang untuk rakyat yang dibuka lebar melalui koperasi dan kampus artinya peran oligarki dipasung

dengan kebijakan penahanan DHE. Beberapa pengamat ekonomi memprediksi bahwa kebijakan ini dapat memperkuat nilai rupiah terhadap dolar, meskipun di sisi lain, beberapa pelaku usaha yang bergantung pada pendanaan luar negeri harus menyesuaikan diri dengan aturan baru ini.

Secara keseluruhan, pemerintah berharap bahwa berbagai kebijakan ini dapat membawa manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional, memperkuat kemandirian finansial, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam mengendap selama satu tahun di dalam negeri menuai berbagai reaksi. Langkah ini dinilai sebagai strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional, namun di sisi lain, menimbulkan gejolak di kalangan tertentu, termasuk aktivis yang selama ini bergantung pada pendanaan luar negeri. Sementara di saat yang sama, kebijakan DHE membuat akses pendanaan luar negeri semakin sulit bagi beberapa kelompok. Dengan aturan baru ini, kelompok yang masih bergantung pada pendanaan asing dinilai akan kesulitan menggerakkan aksi, sehingga menciptakan ketegangan di antara aktivis tertentu.

Aktivis senior Faizal Assegaf menjadi salah satu pihak yang bereaksi keras. Ia banyak mengkritik pemerintah akhir-akhir ini, termasuk menjawab pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang menegur mahasiswa penggerak aksi “Indonesia Gelap.” Faizal menilai teguran tersebut sebagai bentuk pembungkaman kritik.

Ketua Harian Ikatan Relawan Merah Putih se-Indonesia, Cahaya Razak,(Ketum Cahaya Kemenangan Prabowo) menyoroti demo mahasiswa ini mengingatkan pada peristiwa tahun 1998, ketika aksi mahasiswa diduga mendapat kucuran dana dari luar negeri. Bisa jadi karena kebijakan DHE mengendap satu tahun, kemungkinan oligarki terganggu dan mendanai mahasiswa turun ke jalan dengan mencari kesalahan pemerintah.

Di tengah kontroversi ini, pemerintah tetap melanjutkan program-program strategisnya. Salah satu fokus utama adalah sektor pendidikan, di mana meskipun terjadi efisiensi anggaran, program makan siang bergizi gratis bagi siswa tetap berjalan. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Selain itu, tambahan gaji bagi guru honorer sebesar Rp2 juta mulai 2025 juga menjadi bagian dari kebijakan yang mendukung dunia pendidikan. Pemerintah juga menganggarkan Rp171,5 triliun untuk renovasi dan pembangunan 10.440 sekolah, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana pendidikan di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Ikatan Relawan Merah Putih se-Indonesia, Indria Febriansyah, (Ketum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia) menilai bahwa mahasiswa yang turun ke jalan kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar pemangkasan, tetapi juga untuk mengurangi pemborosan yang selama ini terjadi, terutama di kalangan ASN yang kerap menghabiskan anggaran di akhir tahun tanpa tujuan jelas. Jadi sekarang itu saatnya Indonesia Terang.