Prosiar, Jakarta – Terkait isu yang bekembang terkait pembentukan Dewan Pimpinan Daerah Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (DPD PPPT) di Kabupaten Simalungun serta wacana Kabupaten Simalungun masuk ke dalam Provinsi Tapanuli (Protap), Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Islam Simalungun (DPP GEMAIS) H. Ardiansyah Saragih, SH,.MH akhirnya ikut bersuara.
“Sejak awal kami (DPP GEMAIS) yang merupakan bagian dari masyarakat Simalungun dengan tegas menolak adanya wacana yang menginginkan agar Kabupaten Simalungun bergabung kedalam provinsi Tapanuli (Protap),” ucap H. Ardiansyah Saragih di Jakarta, Senin (06/03/2023).
Dirinya menilai saat ini ada hal-hal yang jauh lebih penting untuk dibahas jika menyangkut kepentingan dan kemajuan kabupaten Simalungun. Dimana salah satu isu penting tersebut adalah harapan masyarakat agar pemekaran Kabupaten Simalungun bisa segera disejutui oleh Pemerintah Pusat.
“Saat ini isu utama yang perlu diperjuangkan adalah bagaimana proses pemekaran kabupaten Simalungun sebagai Kabupaten induk dan Kabupaten Simalungun Hataran sebagai daerah pemekaran bisa cepat terwujud karena hingga saat ini belum ada kepastian kapan hal tersebut disahkan,” lanjutnya.
Dijelaskannya bahwa dengan terwujudnya pemekaran Kabupaten Simalungun Hataran maka wilayah tersebut sebagai daerah pemekaran akan dapat mengelola sendiri PADnya dengan sumber daya yang dimiliki sehingga yang nantinya merasakan dampak besar dari pemekaran itu adalah masyarakat yang berada di wilayah itu.
“Kembali ke isu Protap tadi jika kita bicara aspek historis wilayah Kabupaten Simalungun itu pada masa Kolonial Belanda masuk kedalam Keresidenan Sumatera Timur bukan Keresidenan Tapanuli sehingga kepentingannya kabupaten Simalungun dimasukkan kedalam bagian Protap,” jelas H. Ardiansyah Saragih.
Lanjutnya bahwa ditinjau dari aspek teritorial dengan ibukota provinsi wilayah Kabupaten Simalungun itu jauh lebih dekat dengan ibukota provinsi Sumatera Utara saat ini yang berada di Kota Medan. Terlebih dengan masifnya pembangunan infrastruktur selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo membuat waktu tempuh ke kota Medan menjadi lebih dekat.
“Saat ini sedang on progres pembangunan akses jalan tol ke Pematang Siantar yang nantinya diperkirakan jika telah selesai jarak tempuh dari ibukota Kabupaten Simalungun Pematang Raya ke Kota Medan menjadi lebih singkat. Itu artinya arus perputaran orang, barang dan jasa akan semakin cepat yang berdampak pada peningkatan ekonomi tentunya,” jelasnya.
H. Ardiansyah Saragih yang juga mantan Ketua DPP KNPI ini menyebut bahwa wilayah kabupaten Simalungun memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan khusus di daerah Simalungun Hataran saat ini telah berdiri KEK Sei Mangke yang merupakan proyek pemerintah pusat yang jika telah berjalan optimal akan membawa dampak besar terhadap peningkatan perekonomian Kabupaten Simalungun.
“Jadi untuk apa sibuk mau masuk Protap, saat ini dengan segala sumberdaya yang dimiliki yang terpenting bagaimana untuk bisa terus dioptimalkan sehingga perekonomian kabupaten Simalungun akan terdongkrak naik. Dan tentunya yang juga akan merasakan dampaknya adalah masyarakat Kabupaten Simalungun,” pungkasnya. (red)
