Media Sosial Pemerintah: Panggung Rakyat atau Panggung Pejabat?
Media sosial telah menjadi alat komunikasi yang sangat efektif bagi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan, program, dan informasi penting kepada masyarakat. Namun, muncul pertanyaan di kalangan publik: apakah media sosial pemerintah benar-benar menjadi panggung rakyat untuk mendapatkan informasi, atau justru lebih berfungsi sebagai panggung pejabat untuk menaikkan citra mereka?
Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, Indria Febriansyah, mengkritik fenomena di mana media sosial pemerintah lebih sering menampilkan wajah para menteri dan anggota DPR daripada fokus pada substansi kebijakan. Hal ini memang patut dipertanyakan, sebab media sosial yang dibiayai oleh anggaran negara seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, bukan sekadar sarana pencitraan individu.
Dalam banyak unggahan resmi, sering kali informasi yang disampaikan lebih menonjolkan pejabat yang terlibat dibandingkan isi kebijakan itu sendiri. Foto-foto menteri atau anggota DPR dengan narasi yang lebih berorientasi pada personal branding mereka semakin memperkuat kesan bahwa media sosial pemerintah dijadikan alat untuk kepentingan politik, bukan sekadar penyampaian informasi publik.
Jika tujuan utama media sosial pemerintah adalah membangun transparansi dan partisipasi masyarakat, maka yang lebih penting adalah menjelaskan kebijakan dengan bahasa yang mudah dipahami, menyajikan data yang akurat, serta membuka ruang diskusi interaktif dengan publik. Pencitraan pribadi pejabat seharusnya tidak menjadi prioritas dalam kanal komunikasi resmi negara.
Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang objektif dan relevan, bukan sekadar melihat parade pejabat yang ingin dikenal luas. Pemerintah perlu meninjau ulang strategi komunikasi digitalnya agar media sosial benar-benar menjadi wadah edukatif dan informatif bagi rakyat, bukan sekadar etalase bagi para pemangku jabatan.
