JAKARTA, 4 MARET 2024 – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyatakan Jatim siap untuk mengendalikan inflasi dan memastikan pasokan bahan pangan dalam kondisi aman dan harganya stabil jelang bulan Puasa Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri 2024.
Hal itu ditegaskan Adhy usai Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri 2024 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI dan Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas), di Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Senin (4/3).
“Pada intinya kami siap menjalankan apa yang menjadi arahan Mendagri dan Kabapanas untuk mengendalikan inflasi yang sebagian besar dipicu dari bahan pangan, seperti beras, cabai, minyak goreng, telur ayam ras,” kata Pj. Gubernur Adhy.
Adhy menyampaikan langkah pengendalian inflasi penting dilakukan karena akan sangat berpengaruh besar terhadap psikologi masyarakat secara umum terlebih menjelang bulan suci ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
Saat ini pun Pemprov Jatim telah menjalankan sejumlah arahan yang disampaikan oleh Mendagri maupun Kapabanas RI. Seperti diantaranya menggelar rapat koordinasi pusat dan daerah pengendalian inflasi, mempercepat penyaluran bantuan pangan beras, dan menggelar gerakan pangan murah di 38 Kabupaten/Kota.
“Pemprov Jatim dalam hal ini sudah menjalankan langkah-langkah yang menjadi arahan Mendagri dan Kabapanas untuk pengendalian inflasi di Jawa Timur, dan sampai saat ini pun upaya-upaya itu terus kami lakukan,” katanya.
Berdasarkan rilis BPS Jatim, pertumbuhan ekonomi Jatim pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,9% (c to c). Pertumbuhan ekonomi tersebut, lanjutnya, juga diiringi dengan tingkat inflasi yang terkendali sebesar 2,9% (y to d).
“Upaya langkah strategis dan sistematis terus diupayakan untuk mengendalikan inflasi kita,” tuturnya.
Beberapa langkah strategis dan sistematis lainnya yang diambil Pemprov Jatim untuk mengendalikan inflasi meliputi menghadapi kelangkaan pupuk, menekan kehilangan hasil pertanian, mengantisipasi dampak perubahan iklim, memperkuat sistem cadangan atau _buffersock._
“Kita lakukan dengan memberikan intervensi di beberapa sektor mulai dari antisipasi kelangkaan pupuk, dampak perubahan iklim hingga penguatan _buffersock,_ ” jelasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan untuk menghadapi kelangkaan pupuk, Pemprov Jatim menjalankan beberapa kebijakan seperti mendorong efisiensi pemupukan anorganik dengan menggunakan kombinasi pupuk organik dan anorganik, mengoptimalkan sumber daya lokal seperti pupuk kandang, limbah pertanian untuk pembuatan pupuk organik, melatih masyarakat membuat pupuk organik berbasis bahan baku ini situ.
“Efisiensi pupuk anorganik dengan mengkombinasikan pupuk organik dan anorganik, juga optimalisasi sumber daya lokal untuk pembuatan pupuk organik,” imbuhnya.
Untuk menekan angka kehilangan hasil produksi pertanian, Pemprov Jatim mengimplementasikan praktek budidaya yang baik dan benar atau _good agricultural practices,_ menerapkan praktek penanganan pasca panen yang baik dan benar atau _good handling practices,_ memperkuat sistem rantai dingin atau _cold chain_ dalam penyimpanan, dan memperkuat infrastruktur pasca panen seperti gudang penyimpanan dan _cold storage_ sesuai kebutuhan.
“Kemudian implementasi GAP dan GHP, juga sistem penyimpanan cold chain dan cold storagenya,” ucapnya.
Kemudian terkait antisipasi dampak perubahan iklim, Adhy menyebut langkah-langkah strategis yang ditempuh Pemprov Jatim antara lain optimalisasi pengairan melalui sumur dalam, sumur renteng, sumur dangkal, irigasi tetes atau embung; optimalisasi jaringan irigasi dan menjaga kebersihan saluran.
Selain itu juga gencar melakukan implementasi inovasi teknologi yang adaptif, menggunakan benih adaptif dan tahan banjir maupun kekeringan; menggerakkan brigade proteksi untuk antisipasi serangan organisme pengganggu tanaman (OPT); memanfaatkan informasi _early warning system_ atau EWS dari BMKG sebagai langkah adaptif, serta menerapkan teknik konservasi lahan yang baik guna mencegah erosi.
“_Early warning system_ dari BMKG juga akan menjadi acuan kita, kemudian konservasi lahan untuk mencegah erosi juga menjadi perhatian kita,” terangnya.
Sedangkan langkah strategis untuk memperkuat _bufferstock,_ dilakukan Pemprov Jatim dengan mengoptimalkan dan menguatkan cadangan pangan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, desa dan di masyarakat sendiri; melakukan kerjasama dengan daerah surplus terdekat; pengawalan dan pengamanan terhadap _standing crop_ yang ada; mengoptimalkan penggunaan input pada komoditas aneka cabai dan bawang merah; mendorong skema pembiayaan dengan kredit usah rakyat (KUR), dan memperkuat sistem logistik dan distribusi komoditas strategis.
“Kita upayakan untuk melakukan semua langkah dengan optimal supaya tingkat inflasi kita juga semakin terkendali,” tegasnya.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri RI M. Tito Karnavian menyampaikan ada 9 langkah yang harus dilakukan seluruh daerah untuk bisa mengendalikan inflasi yang terjadi jelang puasa ramadhan dan hari raya idul fitri tahun 2024 ini.
Langkah-langkah tersebut antara lain selalu memantau harga bahan pangan dan stoknya, melakukan sidak ke pasar dan distributor, menggelar rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah bersama Forkopimda, Bulog, asosiasi pengusaha dan BPS.
Lalu menjaga pasokan bahan pokok dan bahan penting lainnya, pencanangan gerakan menanam tanaman cepat panen, melaksanakan operasi pasar murah, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran rantai pasok, merealisasikan belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung pengendalian inflasi, memberikan bantuan transportasi atau subsidi transportasi dari APBD.
“Kalau sembilan ini saja dikerjakan, sesuai dengan masalah di lapangan komoditas apa yang naik, penyebabnya apa, suplainya kurang, pasokannya yang kurang atau distribusi yang tidak jalan, baru kemudian ditelusuri, kalau suplai berarti perlu adanya tambahan suplai, entah dari gerakan tanam sendiri atau dari luar,” katanya.
Ia juga meminta agar seluruh kepala daerah yang hadir untuk benar-benar menyerap segala masukan dan _insight_ yang diberikan pada rakor kali ini. Karena menurutnya hal ini akan bermanfaat saat para kepala daerah memimpin rapat pengendalian inflasi dengan para bupati walikota dan semua _stakeholder_ yang ada di daerah provinsi masing-masing.
“Intinya masyarakat tersedia bahan pokok penting, yang kedua harganya juga dapat terjangkau, kita harus kendalikan agar masyarakat tenang, saudara-saudara umat muslim yang melaksanakan ibadah Ramadhan dan merayakan hari raya idul fitri dengan baik dan lancar semua, Indonesia juga tetep aman.” pintanya.
Di sisi lain Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan sesuai arahan Presiden RI, Bapanas harus benar-benar memperhatikan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga. Oleh sebab itu ia meminta semua kepala daerah untuk bersama-sama melakukan gerakan pangan murah, sinergi dengan tim pengendali inflasi daerah, pemantauan harga pasar, induk, tradisional, dan retail modern.
Ia mengatakan rakor kali ini penting karena semua harus menjaga pangan dari hulu sampai dengan hilir. Ia menyebut ekosistem pangan yang akan dan sudah dibangun memperhatikan dua hal yaitu menjaga nilai tukar petani utamanya tanaman pangan, juga menjaga harga di hilir dengan HAP atau HET yang sudah diberikan.
“Kami berharap dukungan dan kerjasama seluruh kepala daerah, pemerintah provinsi, kabupaten kota untuk terus menerus melaksanakan tiga hal tersebut, sehingga nanti masyarakat bisa beribadah dengan nyaman,” ucapnya dalam sambutannnya.
