PROSIAR – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat, Selasa (23/11/2021) menggelar Sosialisasi Sinkronisasi Data Pendataan Keluarga 2021 Dalam New Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Tahun Anggaran 2021, di Hotel Horison Palma Pangandaran.
Acara ini diikuti oleh seluruh kepala dinas dan jajaran dari 27 Dinas OPD KB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki kepentingan dengan hasil pendataan keluarga, yang telah dilaksanakan BKKBN pada bulan April hingga Juni 2021, yang juga serempak dlakukan di seluruh tanah air.
Hadir sebagai pembicara Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) BKKBN RI. Dalam pemaparannya, Sukaryo menyebut, hasil pendataan keluarga yang sedang dalam tahap sinkronisasi ini, terkuak angka-angka yang mencengangkan, di antaranya tentang jumlah pasangan usia subur (PUS), serta jumlah wanita yang sedang hamil.
“Dari 68.478.000 kepala keluarga, di dalamnya ada 38.409.722 pasangan usia subur. Artinya bapak ibu sekalian, ada 58 persen pasangan usia subur menghuni negara kita, di mana populasinya lebih banyak di pulau Jawa, 57,97 persen, Jawa Barat paling banyak,” ungkapnya.
Dari data yang diuraikan tersebut, Sukaryo menyebut ada 1,4 juta pasangan usia subur yang sedang hamil.
“Ini patut kita cermati bersama, dari pasangan usia subur yang ada, 1.418.795 PUS-nya sedang hamil, atau 3,69 %, jadi 4 dari 100 pasangan usia subur sedang hamil. Kita lihat dengan pendekatan “4 Terlalu”, 3,45% ini termasuk “terlalu muda”, istrinya dibawah 20 tahun. Kemudian 16,98% usianya “terlalu tua”, diatas 35 tahun, dan 9,5% “terlalu banyak”, diatas dua, kemudian 9,27% “terlalu dekat” jarak kelahirannyanya,” beber Sukaryo lebih detail.
Selain itu, ia juga membeberkan data pengguna alat kontrasepsi, atau keikutsertaan berKB para pasangan usia subur tersebut.
“Kalau kita liat prosentase kesertaan berKBnya secara nasional 59,20% dan didominasi oleh peserta KB suntik. Saya yakin Jawa Barat performance-nya lebih baik. Di mana mereka mendapatkan pelayanan KB nya, ternyata praktek bidan itu mendominasi, mungkin apa ya, karena di kampung kali ya, dekat, murah senyum, jadi ada pendekatan yang cukup baik dan itu diminati masyarakat,” lengkapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Dr.Drs.Wahidin,M.Kes, mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan pendataan terhadap 13.208.382 keluarga di provinsi Jawa Barat, atau 104,83% dari target yang direncanakan.
“Saya juga harus menyampaikan mohon maaf, karena faktanya ternyata dari informasi di lapangan masih ada yang belum terdata, konteksnya yang belum terdata adalah sebagian keluarga yang sudah didatangi berkali-kali, tidak ketemu. Artinya di tahun 2022, kira-kira nanti yang tertinggal ini bisa dimasukkan ke dalam update data tambahan, di samping memperbaharui data yang sudah masuk, artinya di Jawa Barat masih ada potensi tambahan keluarga dari yang sudah didata,” kata Wahidin.
Wahidin mengungkap, ada dua kabupaten yang jumlah keluarganya diatas satu juta, yaitu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung. Selain itu, ia juga mengatakan terdapat 35,30% persen keluarga yang pekerjaanya adalah pekerja lepas.
“Apa yang termasuk pekerja lepas, termasuk di dalamnya pekerja bangunan, macam-macam, ini artinya karena memang di Jawa Barat sangat sensitif ketika terjadi perubahan ekonomi yang sangat fundamental, contohnya seperti kasus covid yang terjadi sekarang ini, mereka ini sangat rawan terjadi perubahan struktur ekonomi keluarga. Jadi kita memang dituntut bisa menyiapkan lapangan pekerjaan jika terjadi tiba-tiba perubahan struktur ekonomi yang fundamental, sehingga bisa diakses oleh keluarga yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan,” lanjut Wahidin.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, dr. Siska Gerfianti, M.Kes, Sp.DLP, mengatakan, hasil pendataan keluarga yang dilakukan BKKBN, juga sangat membantu program-program yang dijalankan oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat, terutama melalui dinas tempat ia bertugas.
“Data-data tadi bisa kita sinkronkan dengan program-program yang kita laksanakan sehingga nanti baik output program, outcome maupun impactnya itu bisa diukur dengan betul. Makanya pendataan keluarga ini sangat penting untuk mengukur apakah visi misi tujuan dan sasaran kita bisa tercapai,” ucap Siska Gerfianti.
Acara yang digelar selama dua hari ini (23 dan 24 November 2021), dipandu oleh moderator Muhammad Hairun,S.H,M.H, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung.(art)
