Prosiar, Jakarta – Suharso Monoarfa menegaskan dirinya masih menjabat sebagai ketua umum PPP. Hal tersebut disampaikannya dihadapan kader partai berlambang Ka’bah itu yang tengah menghadiri workshop DPRD PPP se-Indonesia di Hotel Red Top Pecenongan, Jakarta, Selasa (6/9/2022) dilansir dari liputan6.com.
Diketahui dirinya diberhentikan sebagaimana hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Banten beberapa hari yang lalu.
“Saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar,” ujar Suharso dikutip dalam sebuah video.
Adapun seorang elite PPP membenarkan kehadiran Suharso di tengah workshop.
Suharso mengaku telah memberikan kesempatan untuk bertabayun kepada pihak yang memberhentikannya.
“Saya telah melalukan kalibrasi atas semua informasi yang disampaikan baik cerita cerita itu sampai kepada saya dan saya beri kesempatan kepada mereka untuk bertabayun kepada saya,” tegasnya.
Suharso pun meminta jangan membawa-bawa Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam kisruh PPP. Ia bilang, Presiden Jokowi tidak ikut campur.
“Jangan bawa bawa nama presiden, jangan bawa bawa nama lembaga lembaga negara dan saya juga tidak sedang membawa nama presiden dan membawa nama lembaga lembaga negara,” ujarnya.
“Saya tekankan sekali lagi jangan bawa nama presiden. Presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini,” tegasnya.
PPP Konflik Terus
Suharso Monoarfa mengklaim masih menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dia tidak terima diberhentikan, karena acara Mukaernas PPP pemberhentian dirinya dinilai telah melanggar AD/ART partai berlogo Ka’bah ini.
Suharso Monoarfa mengaku tidak ingin PPP kembali berkonflik lagi. Sebab PPP sejak 2014 silam telah mengalami konflik internal, yang kala itu adanya perseteruan dari dua ketua umum, yakni Romahurmuziy dengan Djan Faridz.
“Kita tidak ingin konflik lagi. Kita sudah lelah,” ujar Suharso di Hotel Red Top Pecenongan, Jakarta, Selasa (6/9/2022) dilansir dari liputan6.com.
Suharso membantah pemberhentiannya oleh sejumlah pengurus DPP PPP. Menurutnya pemberhentiannya itu telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga alias AD/ART PPP.
“Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar,” ujarnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas ini meminta tidak lagi memprovokasi dengan konflik internal di PPP. Suharso menegaskan, dirinya masih menjabat sebagai ketua umum.
“Kita sudah lelah. Jangan memprovokasi hal hal yang tidak benar. Sekali lagi ya saya ingin mengatakan sekali lagi saya adalah ketua umum PPP,” tegasnya. (red)
